Para anggota DPRK menelusuri proyek drainase yang terbengkalai

Aceh Barat, Beberapa waktu yang lalu sejumlah anggota DPRK Aceh Barat memprotes terbengkalainya proyek drainase dalam Kota Meulaboh yang dibangun menggunakan dana hibah Jepang sebesar Rp 60 miliar. Hingga sekarang proyek yang mulai dikerjakan tahun 2010 lalu itu belum selesai, bahkan telah terbengkalai tidak dilanjutkan lagi.

“Data yang kita peroleh proyek itu dikerjakan rekanan dari PT Waskita dan PT Adhi Karya,” jelas lima anggota DPRK Aceh Barat dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan di gedung DPRK, Selasa (19/4).

Kelima anggota DPRK yang memberikan keterangan pers adalah Ir Yusaini Yunus (ketua komisi C), Mufril (anggota komisi C), Drs Syamsul Bahri (anggota komisi C), Drs Nasri (anggota komisi B), dan Rizwan MA (ketua komisi A). Menurut kelima anggota DPRK lintas komisi ini, pihak anggota DPRK sudah berulang kali didatangi warga yang mengeluh terhadap proyek drainase dalam kota tersebuy yang belum selesai.

“Dan anehnya lagi, ketika dipertanyakan kepada sejumlah pejabat berwenang di Aceh Barat, mereka berdalih itu semua rekanan proyek Pemerintah Aceh dan rekanan dari PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya,” kata seorang anggota dewan.

Kelima wakil rakyat ini menjelaskan, temuan adanya proyek drainase terlantar pada ruas jalan Sisingamagaraja di kawasan Gampa, sedangkan tak rampung 100 persen pada ruas jalan Swadaya, dan ruas jalan Garuda. “Karena itu kita meminta dinas terkait di Banda Aceh tidak lepas tangan dan harus bertanggung jawab,” ujar mereka